APBN 2024 Tekor Rp153,7 Triliun, Setoran Pajak Anjlok

viralnasional.com - Jakarta- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 defisit Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keseimbangan primer masih surplus Rp161,8 triliun.

Baca Juga:

• Target Pajak Kepemimpinan Prabowo 2025 Capai Rp2.189 T, Tertinggi
• Level Berbahaya, Utang Pemerintah Capai Rp8.353 Triliun
• Menkeu : Utang Jatuh Tempo Indonesia Capai Rp 800 Triliun di 2025

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB, masih dalam track sesuai APBN 2024," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Senin (23/9/2024)

Menutup defisit, pemerintah telah menarik utang sebesar Rp 347,6 triliun hingga akhir Agustus 2024. Total ini mencapai 53,6% dari target tahun ini.

Dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 310,4 triliun atau 46,6% per akhir Agustus 2024, dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp 183 triliun.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.777 triliun (63,4%), kontraksi 2,5% secara year on year (yoy). Khusus untuk penerimaan pajak, mencapai Rp 1.196,54 triliun (60,16%) atau turun 4% yoy.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menjelaskan, realisasi penerimaan pajak itu terdiri dari setoran pajak penghasilan (PPh) non migas yang sebesar Rp 665,52 triliun atau turun 2,46% dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu secara bruto. Realisasinya 62,58% dari target.

PPh Migas juga turun 10,23% menjadi hanya sebesar Rp 44,45 trilun atau 58,20% dari target.

Adapun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) secara total senilai Rp 470,81 triliun hingga akhir Agustus 2024, atau tumbuh 7,36% dibanding tahun lalu dengan capaian 58,03% dari target.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya senilai Rp 15,76 triliun atau bari sekitar 41,78% dari target APBN 2024. Namun masih tumuh 34,18%.

"Diharapkan dengan catatan positif tersebut akan terjaga di bulan selanjutnya," ucap Thomas.

Thomas menjelaskan, turunnya PPh Non Migas disebabkan pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. Sementara itu PPh Migas kontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Belanja negara tumbuh melesat 15,3% yoy menjadi Rp1.930,7 triliun (58,1%). Khusus pemerintah pusat senilai Rp 1.368,5 triliun hingga akhir Agustus 2024. Setara 55,5% dari pagu dalam APBN 2024 sebesar Rp 2.467,5 triliun.

"Realisasi ini adalah 16,9% tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun lalu," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Realisasi belanja pemerintah pusat itu terdiri dari anggaran yang dikeluarkan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 703,3 triliun atau 64,5% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Suahasil mengatakan, penyaluran belanja K/L ini terutama untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan, hingga dukungan pelaksanaan pemilu.

Lalu, untuk belanja non K/L senilai Rp 665,2 triliun atau setara 48,3% dari pagu. Belanja untuk kategori ini digunakan untuk realisasi pemberian subsidi atau kompensasi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.

"Ini ada subsidi untuk energi, BBM dan listrik untuk subsidi non energi juga ada termasuk untuk KUR. Untuk BBM kita lihat tahun 2024 ini meningkat," tegas Suahasil.***(cnbci)

Target Pajak Kepemimpinan Prabowo 2025 Capai Rp2.189 T, Tertinggi

Level Berbahaya, Utang Pemerintah Capai Rp8.353 Triliun

Menkeu : Utang Jatuh Tempo Indonesia Capai Rp 800 Triliun di 2025

Viral Uang Kertas Emisi 2024 Bergambar Menteri Keuangan Sri Mulyani

Oleh-oleh G20, Sri Mulyani Sampaikan Kabar Buruk Perekonomian Dunia

Menkeu Sri Mulyani Bakal 'Korbankan' Program Lain Demi Bansos Baru Jokowi