Mantan Ketua MK Anwar Usman Gugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta

viralnasional.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menggugat Ketua MK Suhartoyo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Jumat (24/11).Merujuk data SIPP PTUN Jakarta, gugatan yang baru didaftarkan hari ini teregister dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Belum diketahui materi gugatan yang dilayangkan oleh Anwar tersebut.

Baca Juga:

• Kondisi Keuangan Pemkab Rohil Makin Parah, Spanduk Tuntutan Gaji Kembali Terpasang
• UMK Dumai 2025 Ditetapkan Senilai Rp4.118.669,61
• Tuntutan Gaji ASN dan Honorer Pemkab Rohil, Setda : Dana di Kas Kosong

Kuasa hukum Anwar Usman, Franky Simbolon terkait dengan gugatan ke PTUN Jakarta ini, namun belum direspons.

Selain itu CNNIndonesia.com juga sudah menghubungi hakim konstitusi Enny Nurbaningsih dan Juru Bicara MK Fajar Laksono untuk meminta tanggapannya terkait gugatan tersebut. Namun, belum direspons hingga berita ini dinaikkan.

Anwar sebelumnya telah melayangkan surat keberatan atas pengangkatan hakim konstitusi Suhartoyo menjadi Ketua MK periode 2023-2028 menggantikan dirinya.

Surat keberatan yang diajukan Anwar melalui kuasa hukumnya itu pun sudah dikonfirmasi hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. Enny mengatakan surat keberatan tersebut disampaikan oleh tiga kuasa hukum Anwar pada 15 November 2023.

Enny menegaskan pihaknya tengah membahas surat keberatan yang dilayangkan Anwar dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Saat ini surat tersebut sedang dibahas dalam RPH dan belum selesai pembahasannya. Yang Mulia Anwar Usman tidak hadir dalam pembahasan tersebut," ujar Enny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Surat keberatan Anwar itu beredar di kalangan wartawan. Surat dari Kantor Hukum Franky Simbolon & Rekan itu pada intinya meminta ketua MK membatalkan dan meninjau ulang keputusan tersebut.

Majelis Kehormatan MK (MKMK) memutuskan Anwar terbukti melakukan pelanggaran etik berat terkait pengabulan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. sumber CNNIndonesia

Kondisi Keuangan Pemkab Rohil Makin Parah, Spanduk Tuntutan Gaji Kembali Terpasang

UMK Dumai 2025 Ditetapkan Senilai Rp4.118.669,61

Tuntutan Gaji ASN dan Honorer Pemkab Rohil, Setda : Dana di Kas Kosong

Gaji dan Tunjangan Belum Dibayar, Muncul Spanduk Tuntutan Terpasang di Kantor Bupati Rohil

Disnakertrans Ingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK 2025 Sebelum 18 Desember

Peringati HAKORDIA Kajari Rangkul SKPD Pemko Dumai Jauhi Korupsi