Surya Paloh Soroti Kecurangan Pemilu 2024 Mulai Politisasi Bansos Hingga Aparat tak Netral

viralnasional.com -Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengkritisi penyelenggaraan Pemilu 2024 yang belakangan ini menuai polemik. Mulai dari masalah etika, ketidaknetralan aparat, hingga bantuan sosial atau bansos yang dipolitisasi.

Baca Juga:

• NasDem Pilih Tak Masuk ke Kabinet Prabowo, Ini Alasan Surya Paloh
• Seberapa Pengaruh Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini Surveinya
• Untuk Pilgub Jakarta, PDIP Bingung Anies-Rano Atau Pramono Anung-Rano

Paloh pun menyayangkan sejumlah kejadian yang membuat kesan demokrasi Indonenesia mengalami kemunduran. Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan ini perlu dijadikan kembali beradab.

"Kita memiliki kualitas Pemilu yang baik. Arti yang baik itu berkualitas, beradab, sudah sepantasnya kita memiliki itu," kata Paloh dalam orasinya di Lapangan Lumpue, Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa (6/2/2024).

Ia menyebut Indonesia telah berulang kali menjalankan Pemilu yang merupakan momen penting bagi seluruh masyarakat untuk menentukan arah bangsa. Seharusnya, semua pihak menjalankannya dengan perasaan gembira tanpa khawatir.

"Jadi kalau saja Pemilu yang kita hadapi ketiga belas kalinya ini pada 14 Februari masih ada perasaan mencekam perasaan hati kita, cemas, takut, pasti itu ada yang salah dalam kehidupan berbangsa ini," tutur Paloh.

Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk menjalankan Pemilu ini dengan saling menghargai tanpa intimidasi dan menjatuhkan.

"Untuk apa demokrasi ini kalau memang ternyata luapan-luapan menentukan pilihan ditentang dan terintimidasi. Untuk apa berdemokrasi?" pungkasnya.***(sra)

NasDem Pilih Tak Masuk ke Kabinet Prabowo, Ini Alasan Surya Paloh

Seberapa Pengaruh Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini Surveinya

Untuk Pilgub Jakarta, PDIP Bingung Anies-Rano Atau Pramono Anung-Rano

Megawati Bakal Umumkan Anies-Rano untuk Pilkada Jakarta

Partai Nasdem Serahkan SK B1 KWK pada Calon Petahana Dumai

Hasil Rapat Baleg DPR, Pupusnya Peluang Anies Maju di Pilgub Jakarta