11 Kepala Daerah Meminta Judicial Review ke MK Terkait Pilkada Serentak 2024
UU Pilkada yang digugat yakni ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU. Pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan pilkada nasi
Viral NasionalUU Pilkada yang digugat yakni ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU. Pasal tersebut berkaitan dengan desain keserentakan pilkada nasi
Viral Nasional