MK Ubah Syarat Pencalonan, KPU Konsultasi ke DPR dan Pemerintah

viralnasional.com - JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada (2024). Dua putusan tersebut yakni, terkait ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah pada pilkada dan syarat usia calon kepala daerah yang diambil saat penetapan oleh KPU. Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan pemerintah pasca-putusan MK tersebut. "Kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan MK tersebut, dan segera kami akan bersurat resmi ke Komisi II atau DPR," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2024). Afif menjelaskan, pihaknya juga perlu melakukan kajian terkait dua putusan tersebut. Hal itu dilakukan karena kedudukan putusan MK adalah segera berlaku tanpa mengubah undang-undang. "Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi," ungkapnya. Dua putusan yang dimaksud Afif adalah putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di pilkada, serta putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah yang diambil saat penetapan oleh KPU. Afif menjelaskan pihaknya akan menyosialisasikan dua putusan MK tersebut kepada partai politik (parpol). "Tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan, termasuk melakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan," bebernya. PKPU 8/2024 mengatur tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Afif juga menyampaikan konsultasi akan dilakukan dengan memperhatikan tahapan dan jadwal Pilkada 2024 sebagaimana tertera dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. "Artinya, KPU sebagaimana yang sudah-sudah akan melakukan langkah-langkah yang memang sudah seharusnya kami lakukan, konsultasi, membahas dengan para pihak untuk kemudian mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi yang memang dibacakan beberapa hari menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah akan segera dimulai," pungkasnya. Diketahui, masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah dimulai pada 27-29 Agustus 2024.*** Beritasatu.com

Baca Juga:

• Kondisi Keuangan Pemkab Rohil Makin Parah, Spanduk Tuntutan Gaji Kembali Terpasang
• UMK Dumai 2025 Ditetapkan Senilai Rp4.118.669,61
• Tuntutan Gaji ASN dan Honorer Pemkab Rohil, Setda : Dana di Kas Kosong

Kondisi Keuangan Pemkab Rohil Makin Parah, Spanduk Tuntutan Gaji Kembali Terpasang

UMK Dumai 2025 Ditetapkan Senilai Rp4.118.669,61

Tuntutan Gaji ASN dan Honorer Pemkab Rohil, Setda : Dana di Kas Kosong

Gaji dan Tunjangan Belum Dibayar, Muncul Spanduk Tuntutan Terpasang di Kantor Bupati Rohil

Disnakertrans Ingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK 2025 Sebelum 18 Desember

Peringati HAKORDIA Kajari Rangkul SKPD Pemko Dumai Jauhi Korupsi