Menteri Agama: Lebaran Idul Fitri antara Muhammadiyah dan NU Dipastikan Sama

viralnasional.com -- Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025.

Baca Juga:

• Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi
• KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus
• KPK Bau Korupsi Dibalik Pembagian Kuaota Haji Khusus di Era Menteri Agama Yaqut

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan ada kemungkinan Lebaran jatuh pada pada 31 Maret 2025, serentak antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah.

"Potensinya berdua sama-sama. Iya potensinya (sama Lebaran 31 Maret 2025)," ujar Nasaruddin seusai silaturahmi dan buka puasa bersama Badan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (BPP IKA UIN Alauddin Makassar) di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2025) malam.

Nasaruddin mengatakan potensi perayaan Lebaran 2025 sama antara pemerintah dengan Muhammadiyah karena kondisi objektif yang terjadi kekinian.

"Tetapi kalau melihat kondisi objektifnya hilal berdasarkan hisab ini, masih di bawah nol, masih minus 3 derajat. Intinya juga elongasinya juga masih sangat rendah untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu ketinggian hilal 3 derajat dan elongasinya sekitar 6 derajat," jelas dia.

Hanya saja, Nasaruddin tetap meminta masyarakat menunggu hasil sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah pada 29 Maret 2025 mendatang. Penentuan Lebaran 2025 diawali dengan pemantauan hilal di sejumlah titik lokasi di seluruh Indonesia.

Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025 berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

"Segi ilmu hisab, Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa ini istikmal, artinya dicukupkan 30 hari bulan suci Ramadan, dengan demikian Lebaran tanggal 31 Maret 2025, tetapi kepastiannya itu nanti menunggu sidang isbat pada tanggal 29 Maret," pungkas Nasaruddin.

Sumber : Beritasatu.com

Ini Enam Biro Perjalanan Haji yang Bakal Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK : Sekira 400 Travel Gunakan Kuota Haji Tambahan dengan Visa Khusus

KPK Bau Korupsi Dibalik Pembagian Kuaota Haji Khusus di Era Menteri Agama Yaqut

Mantan Menag Era Presiden SBY, Suryadharma Ali Meninggal

Kementrian Agama Serahkan Urusan Haji ke BP Haji tahun 2026

Sekelumit Soal Visa Haji Furoda yang tak Terbit dan Antrean Haji Reguler Capai 47 Tahun